Sejarah Gerakan Misionaris Di Dunia Islam

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, para rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan manusia, memiliki tempat yang mulia di antara para pengikutnya. Oleh karena itu, para rasul amat dicintai dan dihormati oleh para pengikutnya. Ketidakhormatan atau perendahan terhadap posisi seorang rasul merupakan penghinaan terhadap agama Ilahi. Menurut kepercayaan kaum muslimin, semua rasul Tuhan, khususnya Rasulullah Muhammad SAW memiliki posisi yang mulia. Oleh karena itu, kaum muslimin menghormati semua utusan Tuhan yang suci ini. 

Sebaliknya, kaum misionaris berusaha menempatkan para rasul utusan Tuhan itu sebagai manusia biasa, atau bahkan lebih rendah dari itu. Sebagaimana kita lihat dalam tahun-tahun terakhir ini di Barat, banyak buku-buku atau film-film yang isinya merendahkan Nabi Isa a.s.

Cara ini juga diterapkan terhadap Rasul Islam Muhammad SAWW oleh sebagian orang yang fanatik dan berpandangan sempit di Barat. Apalagi, usaha penyelewengan atau pemutarbalikan atas kepribadian Rasulullah memiliki preseden dalam sejarah gereja atau sejarah Barat.

Penyelewengan para misionaris dan orientalis dalam tulisan atau pembicaraan mereka mengenai Rasulullah menunjukkan niat buruk mereka atau, terkadang, ketidaktahuan mereka yang mendalam mengenai agama Islam. Mereka juga sama sekali tidak memberikan dalil atau argumen yang berterima dalam menjelek-jelekkan Rasulullah. Misalnya, sebagian orientalis seperti Elvis Springer dari Austria, menyatakan bahwa nama Muhammad bukanlah nama khusus untuk nabi umat Islam. Nama tersebut berasal dari Dinasti Injil dan pengikutnya. Padahal, bukti sejarah jelas menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diberikan kepada rasul Islam sejak dia lahir ke dunia.

Kelompok misionaris dan orientalis lainnya dengan menyelewengkan sejarah berusaha untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya nabi Muhammad adalah seorang yang bisa membaca dan menulis, sehingga Al-Quran merupakan hasil pikiran beliau dan bukan murni firman Allah. Padahal, dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan rahasia dan petunjuk mengenai fenomena di dunia, yang mengandung ilmu-ilmu yang tidak diketahui manusia di zaman hidupnya Rasulullah, bahkan berabad-abad kemudian.

Misalnya, dalam surat An-Naml ayat 88, Allah berfirman “Kau melihat bahwa gunung-gunung itu dan mengira bahwa mereka diam tidak bergerak, padahal, mereka itu bergerak seperti awan.” Ayat ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Meskipun gunung-gunung kelihatannya diam, Al-Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya mereka bergerak bagaikan gerakan awan. Gerakan gunung ini memiliki beberapa penafsiran. Salah satunya, gerakan gunung menunjukkan pada gerakan bumi. Yaitu, gunung-gunung juga bergerak seiring dengan bumi yang berotasi mengelilingi matahari. Artinya, Al-Quran, ribuan tahun yang lalu telah memberitahukan manusia tentang rotasi bumi.

Dengan bukti seperti ini, bagaimana mungkin para misionaris dan orientalis bisa menyatakan bahwa Al-Quran adalah hasil pikiran Nabi Muhammad?   Fenomena mengenai rotasi bumi baru dipahami oleh para ilmuwan berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Galileo Galilei dan Copernicus pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 mengungkapkan fenomena rotasi bumi ini dan menimbulkan kemarahan gereja. Ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa memang sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang ummi atau tidak bisa baca-tulis. Artinya, isi Al-Quran Al-Karim adalah murni firman Tuhan dan bukan hasil belajar Rasulullah.

Kaum misionaris dan orientalis juga membicarakan Rasulullah dengan membuat legenda dan kisah-kisah bohong. Grotius menyatakan bahwa Rasulullah telah mengharamkan umatnya untuk membaca Al-Quran agar mereka tidak menemukan kebohongan dalam kata-kata Muhammad SAWW. Padahal, Quran sendiri bermakna sesuatu yang dibaca dan Al-Quran banyak mengandung ayat yang menyeru kepada manusia agar selalu membaca Al-Quran. Al-Quran juga memiliki banyak ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya.

Pemikiran dan hasil penulisan para misionaris dan orientalis Barat merupakan sumber kesalahkaprahan para penulis dan pengamat masalah dunia Timur di Eropa. Misalnya penulis Perancis Voltaire pernah memberikan penilaian yang salah terhadap Islam karena dia terpengaruh oleh pemikiran Jean Gagnier. Namun, setelah Voltaire mengenal hakikat Islam, dia berbalik mengecam Gagnier. Voltaire membela Islam dengan mengkritik para penulis yang menggunakan sumber yang tidak benar untuk menukil legenda-legenda yang buruk.

Voltaire berkata, “Saya telah membuat kesalahan besar terhada Muhammad.” Dia lalu membuat tulisan berisi puji-pujian terhadap Nabi Muhammad. Dia mengakui, “Agama Muhammad adalah agama yang berlandaskan akal yang jernih dan Muhammad bukanlah orang gila. Dia adalah seorang pemimpin besar dan pembebas dunia yang hebat serta menyampaikan agama terbesar bagi umat manusia.”

Dewasa ini, para misionaris masih terus melanjutkan cara-cara pendahulunya. Di Barat, kini banyak yang membuat tulisan-tulisan yang lemah untuk menyerang Islam dan karena itu, mereka mendapat hadiah dari para pemimpin negara Barat. Pada tahun-tahun terakhir, dengan semakin meningkatnya perhatikan umat manusia terhadap agama Islam, kaum misionaris berusaha menyampaikan kritikan-kritikan baru mereka terhadap Islam agar umat manusia bisa dijauhkan dari kebenaran Islam. Salah satu metode mereka adalah dengan  menggunakan orang-orang Islam yang telah menjual diri mereka sendiri.

Jika di masa-masa lalu, para misionaris dan orientalis Barat berusaha menyelewengkan kebenaran untuk menutup-nutupi kebenaran Islam dan tokoh-tokoh sucinya , kini, orang-orang seperti Taher bin Jalun, Salman Rushdi, Taslima Nasrin melanjutkan pekerjaan Uskup Turpin, Pendeta Inchbald, dan Pendeta Henry Martin. Mereka menciptakan tulisan yang dikatakan sebagai karya sastra yang jauh dari kebenaran sejarah dan berisi penghinaan terahdap Nabi Muhammad. Dengan cara itu, mereka berusaha menjatuhkan agama Allah ini. Namun demikian, secara jelas bisa dilihat bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia dan ketertarikan mereka terhadap agama Islam, usaha para misionaris itu menemui kegagalan.

Kemunafikan Amerika

Oleh: Paul Craig Roberts

Rasa malu telah musnah dari ‘peradaban’ Barat. Penggantinya adalah kemunafikan (hypocrisy). Pada 28 September, pidato Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, bisa didengar di National Public Radio (NPR). Isinya mengutuk penggunaan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang dilakukan oleh Junta Myanmar.

Brown mendeklarasikan penolakan masyarakat Inggris terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar terhadap rakyatnya. Tetapi Brown diam seribu bahasa terhadap kekerasan pemerintah Inggris yang dilakukan terhadap masyarakat Irak dan Afganistan.

George W. Bush juga melancarkan kecaman ketika dia mengatakan, “Dunia sedang mengawasi rakyat Myanmar yang sedang turun ke jalan untuk meminta kebebasan mereka, dan rakyat Amerika akan berdiri untuk memberikan solidaritas bagi orang-orang yang berani ini.”

Bush dan Brown tidak memiliki simpati yang sama bagi orang-orang Irak dan Afganistan. Baik Bush dan Brown tidak menunjukkan solidaritas terhadap orang-orang yang berjuang merebut kebebasan mereka dari penguasaan asing oleh militer Amerika dan Inggris. Padahal, Bush dan Brown, sebagai “panglima perang”, berada di garis depan pembunuhan itu yang menjadikan Junta Myanmar tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka.

Mengapa balatentara Inggris dikirim untuk membunuhi rakyat Irak dan Afganistan? Peristiwa 11 September tidak ada kaitannya dengan apa pun yang dilakukan oleh Inggris. Tidak diragukan lagi bahwasanya Tony Blair yang korup telah dibayar untuk menjerumuskan rakyat Inggris ke dalam perang Timur Tengah Bush demi hegemoni Amerika/Israel, tetapi Brown tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penggunaan militer Inggris sebagai tentara bayaran oleh Bush.

Penyiar NPR juga mendukung rakyat Myanmar, tetapi mereka, sedikit sekali menunjukkan rasa terganggu terhadap perang lima tahun Bush, yang sekarang kita ketahui didasarkan atas kebohongan. Al-Qaidah bukan Taliban, dan Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Tidak ada negara yang menjadi ancaman Amerika. Sekarang yang kita ketahui adalah, mengapa media masih memberikan Bush dan Brown gerbang bebas untuk menggunakan kekerasan terhadap rakyat Irak dan Afganistan?

Singkatnya, apa perbedaan antara Bush dan Brown di satu sisi dan pemerintah berdarah Myanmar di sisi lain? Bush dan Brown sama-sama lebih buruk. Mereka berlagak seolah-olah seorang demokrat yang memperhatikan apa yang dinginkan rakyatnya. Pemerintah Myamnar tidak berlagak apa pun selain sebagai sosok diktator militer. Lebih-lebih, pemerintah Myanmar ‘lebih bersih’ karena mereka tidak melakukan tindakan-tindakan agresi terbuka—kejahatan perang dengan standar Nuremberg—dengan melakukan invasi kepada negara-negara lain dan mencoba menguasai mereka.

Terlepas dari semua pembunuhan yang dilakukan Bush, dia masih haus lebih banyak darah lagi. Iran, selanjutnya, berada dalam lirikannya dan Israel. Semua petunjuk mengarah bahwa Bush akan menyerang Iran. Propaganda, demonisasi, dan kebohongan-kebohongan dilontarkan oleh rezim Bush dan juga oleh provokator media serta kampus, seperti presiden Colombia University, Lee Bollinger. Dua partai di Kongres berbaris di belakang rencana serangan kepada Iran. Senator Joe Lieberman bahkan mendorong Bush untuk segera maju.

Siapa yang akan menghentikan Bush dari perang dunia ketiga? Bukan wakil presidennya, bukan penasihat keamanannya, bukan menteri pertahannannya, dan juga bukan menteri luar negerinya. Bukan Kongres dan juga bukan militer AS, serta bukan pengusaha-pengusaha kucing garong. Bukan lobi Israel. Bukan juga jual dan beli dengan ‘sekutu-sekutu’. Bukan gerakan anti-perang, dan bukan rakyat Amerika. Tentunya juga bukan media.

Rakyat Amerika rela dengan kejahatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah mereka selama dijustifikasi dengan keamanan rakyat Amerika.

Kesediaan rakyat Amerika untuk membunuh orang lain muncul dari ketakutan akan keamanan mereka sebagai dampak dari peritiwa 11 September. Gerakan anti-perang tidak berdaya, karena telah menerima cerita 11/9 versi pemerintah. Melawan perang tetapi dengan menerima dalih pemerintah adalah sebuah posisi yang lemah sekali.

Rezim Bush mengetahui bahwa jika rakyat mempercayai peristiwa 11/9, maka mereka akan mempercayai apa pun. Propaganda membisukan fakta-fakta, dan rakyat Amerika akan terjerumus ke dalam kesalahan beruntun. Para pembajak 11/9 semua datang dari negara yang sama, negara yang menjadi sekutu AS, terutama Saudi Arabia, tetapi rakyat Amerika percaya kebohongan pemerintah bahwa Afganistan, Irak, Iran, dan Syiria yang bertanggung jawab. Rakyat Amerika percaya bahwa tanpa ada ‘perubahan rezim’ di negara-negara tersebut, maka negara superpower Amerika akan tetap tidak berdaya di hadapan kaum Muslim yang bersenjata dengan sekotak pisau cutter itu.

Rakyat Amerika telah dicuci otaknya untuk mempercayai bahwa Muslim membenci mereka karena ‘kebebasan dan demokrasi’ mereka, sementara dalam kenyataannya masalahnya adalah pada kebijakan luar negeri pemerintah AS yang amoral dan turut campur dalam masalah-masalah internal negara-negara Muslim. Pesan Bush kepada negara Timur Tengah adalah jelas: menjadi negara boneka atau akan dihancurkan.

Sejalan dengan itu, demi menjaga demokrasi dan kebebasan sipil tetap berada pada jalan yang menjamin keamanan rakyat Amerika, maka Bush telah menanggalkan habeas corpus, proses pra-peradilan, hak untuk legal untuk didampingi penasehat hukum, dan pemisahan kekuasan yang dimandatkan oleh konstitusi. Jika tidak melakuksan semuai ini, Bush mengatakan, kita akan kalah dalam ‘perang melawan teror’.

Bush mengatakan bahwa dia telah menjadikan orang-orang Amerika aman dengan mencabut mereka dari berbagai halangan konstitusional ini bagi keamanan mereka. Dan ketika bom-bom Amerika jatuh di Iran dan Syiria, maka kedua negara itu juga akan aman dan demokratis, seperti halnya Irak dan Afganistan.

Untuk mengantarkan masyarakat Amerika kepada kesimpulan ini, Bush telah menjerumuskan Amerika Serikat kepada sebuah keadaan nalar dan moralitas manusia yang murahan.

Catatan Buruk Amerika Dalam Rekayasa Berita

Pada hari-hari terakhir ini, kasus kebohongan George Bush dan Tony Blair untuk menjustifikasi invasi ke Irak telah berubah menjadi salah satu krisis internal paling dalam di Amerika dan Inggris. Pemimpin kedua negara itu, beberapa waktu lalu telah mengungkapkan bahwa pernyataan mereka mengenai kemampuan persenjataan pembunuh massal rezim Saddam berlandaskan kepada informasi yang tidak benar. Poin ini sekaligus membuktikan bahwa ketika mengungkapkan masalah senjata pembunuh massal Irak, Bush dan Blair menyadari akan ketidakbenaran dokumen mereka.

Upaya George Bush menipu rakyat Amerika sebagai cara untuk menjustifikasi perang dengan Irak sudah pasti telah menyebabkan reputasinya di kalangan rakyat semakin merosot, dan proses ini juga dipastikan akan berlanjut. Pada gilirannya, Partai Republik yang merupakan habitat Bush pasti akan turut menerima dampak negatifnya.

Pertanyaan yang timbul selepas terungkapnya kebohongan George Bush dan Tony Blair dalam media massa ialah apakah ini untuk pertama kalinya pejabat Amerika melakukan penipuan kepada rakyat Amerika? Dokumen sejarah menunjukkan bahwa rekayasa berita yang dilakukan oleh pemimpin Amerika untuk menipu opini umum sebagai justifikasi sebuah perang, memiliki preseden lebih dari seratus tahun.

Di akhir abad ke 19, AS sudah mulai melakukan politik campur tangan di negara-negara sekitarnya. Saat itu, Amerika berniat memulai perang menentang penjajahan Spanyol di Amerika Latin dan mulai mencari alasan untuk mengambil langkah ini. Saat itu, Spanyol menguasai Kuba dan Puerto Rico. Pada saat yang sama, Amerika melakukan investasi besar di Kuba dan para investor Amerika itu merupakan pendukung serius bagi penguasaan Amerika atas negara-negara Amerika Latin.

Pada pada tanggal 15 Februari 1898 pukul 9.40 waktu setempat, terjadi sebuah peristiwa ledakan atas Kapal Induk Amerika Maine yang berlabuh di Teluk Havana. Pers Amerika dengan segera menuduh Spanyol sebagai pelaku peledakan di kapal tersebut. William Randolf Herest, penerbit besar Amerika, dengan segera meliput berita mengenai peristiwa ini dalam halaman pertama surat kabarnya. Setiap hari, Maine menjadi berita utama surat kabar tersebut dengan menyebutkan bahwa pelakunya adalah orang-orang Spanyol.

Pemberitaan koran tersebut dengan segera mengubah pandangan masyarakat Amerika dan menimbulkan perasaan anti Spanyol di kalangan umum. Akhirnya, pemerintah Amerika dengan dukungan rakyat yang tertipu oleh pemberitaan, menyerang Kuba. Kemudian, selepas keluarnya tentara Spanyol, Amerika sendiri yang menggantikan tempat tersebut sebagai penjajah Kuba. Tiga belas tahun kemudian, sebuah komisi tidak resmi Amerika mengungkapkan fakta ini bahwa ledakan di Kapal Induk Maine hanyalah sebuah peristiwa tanpa kesengajaan. Pengungkapan itu sendiri didasarkan kepada dokumen yang bisa dipercaya.

Berbagai riset terbaru menyangkut peristiwa sejarah pada dekade 1960 juga mengungkapkan fakta bahwa pemimpin Amerika berusaha untuk melegitimasi perang terhadap musuh lamanya, yaitu Kuba dan Vietnam, dengan cara menipu opini umum. Selepas kegagalan serangan terorganisir oleh CIA terhadap Kuba pada tahun 1961, para perwira tinggi Amerika tetap ingin melakukan serangan kembali ke negara itu. Jenderal Lemnitzer, pada bulan Maret tahun 1962, dalam notanya kepada Menteri Pertahanan Amerika ketika itu, Jenderal Mc Namara, menyarankan serangan ke Kuba, berikut cara-cara yang harus ditempuh untuk menipu rakyat Amerika dan dunia.

Rencananya, saat itu akan dibuat serangan buatan ke pangkalan militer Amerika di Guantanamo, Kuba, tanpa perlu menimbulkan kerugian nyawa dan harta. Serangan rekaan ini akan dilakukan oleh orang-orang Kuba anti revolusioner yang lari dari negaranya dengan memakai pakaian angkatan bersenjata Castro. Setelah itu, dengan alasan pelanggaran atas wilayah kedaulatan negara, Amerika akan melakukan serangan ke Kuba. Tetapi, Presiden Amerika saat itu John Kennedy, yang masih mengingat kekalahan serangan AS tahun 1961 ke Kuba, menentang rencana ini.

Perang Vietnam bermula pada era kepresidenan Kennedy. Tetapi Amerika saat itu tidak terlibat secara langsung dalam perang. Washington hanya memberikan bantuan keuangan dan senjata kepada rezim Vietnam Selatan. Setelah kejadian teror yang menewaskan Kennedy, Presiden Amerika saat itu, yaitu, Lindon Johnson, mulai menyiapkan situasi yang memungkinkan campur tangan secara langsung dalam perang Vietnam. Pada tahun 1963, Amerika menempatkan sebuah kapal bernama Madex di pesisir Vietnam Utara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian, sejumlah perahu sampan melakukan penyerangan terhadap berbagai fasilitas di perairan Vietnam Utara.

Ketika orang-orang Vietnam melakukan serangan balasan, pemerintah dan media massa Amerika mempropagandakan bahwa langkah ini sebagai simbol penyerangan atas kedaulatan Amerika. Sentimen nasionalisme dan kemarahan orang-orang Amerika terhadap rakyat Vietnam Utara pun segera bangkit. Segera saja, dengan mempergunakan atmosfer yang telah direkayasa ini, angkatan udara Amerika melakukan pengeboman ke seluruh Vietnam.

Dalam dua peristiwa Kuba dan Vietnam, tujuan para pejabat sipil dan militer Amerika adalah penipuan atas opini umum warga Amerika dan negara lain mengenai fakta yang sebenarnya, sehingga bisa melegitimasi perang. George Bowl, wakil menteri luar Amerika pada dekade 70-an, mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa pengiriman kapal Madex ke teluk Tonkin di perairan Vietnam adalah suatu yang telah direncanakan. Di Amerika, langkah seperti ini disebut sebagai operasi psikologis atau yang lebih luas dari itu, petunjuk bagi opini umum.

Metode seperti ini juga dipakai dalam menjustifikasi perang Irak. Tetapi kali ini, bertentangan dengan Kuba dan perang Vietnam, tidak diperlukan waktu 13 hingga 30 tahun untuk terungkapnya kenyataan yang sesungguhnya. Hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan selepas pendudukan Irak, penipuan George Bush dan Tony Blair telah tersingkap. Hal ini disebabkan karena masyarakat dunia pada milineum ketiga ini lebih sadar akan situasi sekitarnya dan sarana komunikasi telah sedemikian luas dan canggih. Dua unsur ini, yaitu kesadaran masyarakat dan kecanggihan komunikasi, menyebabkan upaya George Bush dalam merealisasikan doktrin hegemoni dunia di bawah pimpinan Amerika menjadi terhalang.

Kekuatan Militer AS di Timur Tengah

Saat Irak telah berhasil membentuk pemerintahan baru hasil pemilihan umum yang pertama kali diadakan secara demokratis di negara itu, AS masih bersikap layaknya penjajah. Baru-baru ini AS kembali menegaskan rencananya untuk membangun pangkalan militer permanen di Irak. Padahal tak lama sebelumnya, para perwira tinggi AS mengatakan bahwa kehadiran militer asing di Irak hanya bersifat sementara, karena pasukan koalisi akan meninggalkan Irak setelah kondisi negara ini kembali normal.

 

Kini, setelah segala sesuatunya tersedia dan pemerintah Irak siap mengambil alih semua tanggung jawab atas negeri ini, terungkaplah niat Washington yang asli. AS menyatakan akan membangun pangkalan militer tetap di empat kawasan Irak, yaitu Arbil, Mosul, Al-Anbar dan Irak selatan. Hal ini jelas bertentangan dengan rencana AS semula. Sebagaimana diketahui, setelah rezim Saddam Hossein terguling, AS membuka 106 pangkalan militer besar dan kecil di kawasan Irak. Rencananya, 102 pangkalan militer ini akan diserahkan kepada pemerintah Irak secara bertahap. Jenderal John Abi Zeid bahkan pernah berjanji akan mengurangi jumlah tentara AS sampai setengahnya pada tahun depan. Namun agaknya, janji perwira AS itu hanya tinggal janji belaka.

 

Dalam dua dekade terakhir, Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, telah mengajukan prakarsa perombakan militer kepada Kongres. Berdasarkan prakarsa ini, lebih dari 50 pangkalan militer AS di dalam dan luar negeri akan ditutup, sementara sebagian lainnya akan dibenahi. Prakarsa ini juga mengusulkan penghentian proyek produksi peralatan perang berat, semisal pembuatan kapal selam yang dilengkapi senjata nuklir dan jet-jet tempur. Para teoretis militer AS berharap dengan dijalankannya program ini, AS menghemat belanja pertahanan dan dapat membangun pangkalan-pangkalan militer yang baru di Timur Tengah dan memberikan pelatihan kepada pasukan khusus anti terorisme.

 

Pasca peristiwa 11 September, AS mencurahkan perhatiannya untuk menguatkan posisi militernya di Timur Tengah. Pengurangan jumlah tentara AS di Jerman dan Korea Selatan bisa dilihat dari kacamata ini.Militer AS pertama kali menjejakkan kaki di Timur Tengah pada perang Teluk pertama tahun 1991. Saat itu alasan yang dipakai oleh Washington adalah untuk mengusir Irak dari Kuwait. Sekitar 600 ribu tentara dari berbagai negara yang tergabung dalam pasukan multinasional yang dipimpin oleh AS, ditempatkan di sejumlan pangkalan militer di Arab Saudi dan beberapa negara Arab di Teluk Persia. Usai perang, kehadiran militer AS di negara-negara itu telah menyulut sentimen anti AS.

 

Penentangan terhadap AS yang kian memuncak di Arab Saudi memaksa AS untuk tidak menggunakan pangkalan militernya di negara itu dalam menyerang Irak pada Perang Teluk kedua tahun 2003. AS memilih untuk mengalihkan pangkalan militernya dari Arab Saudi ke Qatar. Apalagi, hubungan AS dan Arab Saudi pasca 11 September memang relatif menurun, sehingga AS tidak lagi bisa menjadikan negara Arab ini sebagai pangkalan utamanya di kawasan Timur Tengah. Kini dengan menduduki Irak, para teoretis menilai, militer AS memperoleh kesempatan untuk memindahkan pangkalan militernya dari Arab Saudi, Qatar dan Bahrain ke Irak.

 

Irak berbeda dengan Arab Saudi yang sangat sensitif bagi umat Islam karena keberadaan Mekah dan Madinah di sana. Selain itu, secara geografis, Irak juga lebih strategis dibanding Qatar dan Bahrain. Sebab, Irak bertetangga dengan Iran, Suriah, dan dekat dengan perbatasan Israel alias Palestina Pendudukan. Karenanya, Irak cukup strategis secara militer. Para pengamat memperkirakan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, AS akan memindahkan seluruh kekuatannya di kawasan ke tempat yang strategis ini. Selain itu, Washington sangat mengkhawatirkan kebencian umat Islam dan rakyat di negara-negara Arab terhadap AS yang terus meningkat.

 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dunia menyaksikan pemindahan militer AS dari jantung Eropa dan Asia timur ke kawasan yang lebih dekat dengan Timur Tengah. Pemerintah Bush berencana menutup sebagian pangkalan militernya di Jerman dan memindahkan tentaranya ke negara-negara semisal Bulgaria atau Rumania yang relatif lebih dekat ke kawasan Timur Tengah. Seiring dengan itu, ada upaya untuk mengganti tentara Rusia yang berada di Georgia dengan tentara AS atau tentara negara-negara anggota NATO.

 

Dalam kondisi seperti ini, penguasaan militer AS terhadap kawasan Kaukasus dan utara Timur Tengah akan semakin meluas. Hal ini menyebabkan pangkalan militer AS di Turki menjadi semakin bernilai strategis. Untuk itu, pemerintah Washington sedang sibuk bernegosiasi dengan Ankara untuk meminta pesetujuan negara itu menjadikan pangkalan militer Angerlik di Turki menjadi pusat logistik AS di Timur Tengah. Washington berharap, bila Ankara menyetujui proyek ini, tentara AS bisa bebas keluar masuk dari Turki ke Irak atau Afganistan.

 

Terakhir, di Afganistan pun, AS memiliki rencana untuk mendirikan pangkalan militer permanen di negara itu. Pada awalnya, pemerintah Hamid Karzai menolak rencana ini. Namun, setelah Washington melakukan tekanan keras, kini kelihatannya keinginan Washington itu tidak lagi mendapat halangan dari pemerintah Kabul. Bush menyatakan, tujuannya untuk terus mempertahankan kehadiran pasukan AS di Afganistan adalah untuk melawan terorisme. Sementara itu, para pengamat militer menilai bahwa kehadiran pasukan AS di Afganistan hanya akan meningkatkan sikap anti AS di Timur Tengah dan akibatnya, kestabilan politik tidak akan pernah terwujud di kawasan.

 

Sebagai kesimpulan, selama tentara AS masih terus bercokol di negara-negara Islam, mulai dari Kirgizistan, Uzbekistan, hingga Arab Saudi dan Qatar, berbagai aksi-aksi bersenjata menentang kehadiran AS akan terus muncul di kewasan itu dan yang menjadi korbannya adalah rakyat sipil dan tentara AS sendiri. Hingga kini, minimalnya 446 ribu tentara AS bercokol di 725 pangkalan militer di 38 negara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa alih-alih menciptakan keamanan di kawasan tempatnya berada, kehadiran tentara AS itu hanya menimbulkan pertumpahan darah dan ketidaktenteraman di berbagai penjuru dunia.

Terpilih Kembalinya Husni Mubarak Sebagai Presiden Mesir

Pada tanggal 7 September lalu, untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum kepresidenan yang diikuti oleh multi kandidat di Mesir. Dalam pemilu ini, Presiden Husni Mubarak yang berkuasa di Mesir sejak tahun 1981, dinyatakan menang dengan meraih suara 88,5 persen suara. Dengan demikian, presiden berusia 77 tahun itu berhak melanjutkan masa kekuasaannya di Mesir hingga enam tahun mendatang.

Poin paling mencolok dalam pelaksanaan pemilu kepresidenan di Mesir baru-baru ini adalah rendahnya keikutsertaan rakyat. Persentase keikutsertaan warga Mesir dalam pemilu kepresidenan tersebut sangat rendah, yaitu hanya 23 persen menurut data resmi pemerintah atau 15-18 persen menurut data tidak resmi. Sambutan dingin rakyat Mesir terhadap pemilu ini telah menyebbakan kelompok oposisi mempertanyakan legalitas hasil pemilu tersebut. Bahkan, Iman Nur, saingan utama Husni Mubarak dalam pemilu ini menuduh hasil pemilu telah direkayasa dan menuntut dilakukannya pemilu ulang.

Selama enam bulan terakhir, telah terjadi tarnsformasi politik yang cukup panas di Mesir, yang memperlihatkan peningkatan gelombang penentangan dari berbagai sayap politik di Mesir. Kondisi ini ditambah pula oleh tekanan yang diberikan pemerintah AS terhadap Mesir. Dibatalkannya vonis-vonis pengadilan militer dan dibentuknya badan semi pemerintah HAM, serta sensitivitas yang ditunjukkan pemerintah Mesir terhadap topik-topik reformasi, semua menunjukkan adanya gelombang untuk melakukan perubahan di Mesir. Dalam kondisi seperti itu pula, muncul Faksi Al Kifaya yang secara tegas menyuarakan penentangan atas berlanjutnya masa kepresidenan Husni Mubarak.

Memanasnya gelombang pro-reformasi membuat pemerintahan Husni Mubarak terpaksa menyetujui tuntutan kaum oposisi, antara lain mengubah UU pemilihan presiden. Sebelumnya, berdasarkan pasal 76 UUD Mesir, pemilihan presiden dimulai dengan pencalonan kandidat oleh parlemen, dan kandidat yang diajukan parlemen inilah yang akan maju dalam referendum. Artinya, rakyat memberikan suara “ya” atau “tidak” terhadap kandidat tunggal yang ditunjuk oleh parlemen itu.

Setelah dilakukan amandemen UUD pada musim semi tahun ini, presiden akan dipilih rakyat Mesir secara langsung melalui pemilihan umum. Namun, masih ada syarat yang ditetapkan bagi seorang kandidat untuk bisa maju ke pemilu, yaitu dia harus mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota parlemen dan dewan kota. Selain itu, hanya pemimpin sebuah partai yang bisa mengajukan diri sebagai kandidat dalam pemilu ini. Amandemen ini disepakati oleh anggota parlemen Mesir namun disepakati pula bahwa untuk pemilu periode pertama ini, semua syarat yang ditetapkan itu akan diabaikan sehingga setiap pemimpin partai berhak mendaftarkan diri sebagai kandidat presiden.

Amandemen UUD Mesir ini kemudian diajukan ke dalam referendum tanggal 15 Juli namun referendum ini hanya diikuti oleh 10 persen warga yang memiliki hak pilih. Dalam proses ini, sempat terjadi bentrokan antara para pendukung Partai Nasional Demokratik yang berkuasa di Mesir dengan para oposan. Itulah sebabnya, partai-partai oposan menuntut agar dilakukan pengawasan internasional terhadap pelaksanaan pemilu kepresidenan. Namun, pemerintah mengabaikan tuntutan ini dan pemilu pertama di Mesir itu dilangsungkan tanpa ada pengawas internasional.

Dalam pemilu ini, Ayman Nour dan Noaman Gooma, masing-masing dari Partai Al-Ghad dan Partai Wafd, merupakan dua saingan utama Husni Mubarak. Mereka harus bertarung di tengah monopoli yang dilakukan oleh pemerintah dalam masalah kampanye. Radio, televisi, dan media cetak pemerintah Mesir sangat berpihak dalam mengkampanyekan Husni Mubarak dan hal ini menjadi sumber kritikan pihak oposisi.

Dalam kampanye itu, para kandidat menyuarakan janji-janji yang hampir sama, yaitu janji reformasi ekonomi, perhatian kepada masalah pengangguran, peningkatan penghasilan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, dengan melihat pada proses politik beberapa bulan terakhir ini, termasuk di antaranya kampanye yang tidak seimbang, sangat mudah diprediksi bahwa Husni Mubarak akan berhasil memenangkan pemilu tersebut.

Oleh karena itu, poin penting yang sangat mendasar untuk dibahas adalah sangat rendahnya keikutsertaan rakyat dalam pemilu ini. Sebagian pengamat politik menilai bahwa rendahnya partisipasi rakyat Mesir dalam pemilu ini menunjukkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Mesir sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan bel tanda bahaya bagi Husni Mubarak yang untuk kelima kalinya menjabat sebagai presiden di Mesir. Pemerintahan Husni Mubarak harus berusaha menarik kepercayaan rakyat bila tidak ingin situasi negaranya terus memburuk. Sementara itu, sebagian pengamat politik lainnya menyatakan bahwa pemerintah Husni Mubarak masih memiliki waktu hingga pemilihan anggota parlemen bulan November mendatang untuk membuktikan kesungguhan niatnya dalam melakukan reformasi.

Poin lain yang menarik dari kemenangan Husni Mubarak adalah bahwa meskipun legalitas pemilu yang hanya diikuti oleh hanya 23 persen rakyat Mesir ini dipertanyakan di dalam negari, AS dan Eropa justru menyambut baik kemenangan Mubarak. Tanggapan Barat ini bertentangan dengan pemilu kepresidenan Iran yang meski diikuti oleh lebih dari 60 persen rakyat dan bebas dari indikasi kecurangan, justru dibalas dengan propaganda media massa Barat yang memburuk-burukkan citra demokrasi di Iran. Hal ini sekali lagi membuktikan standar ganda Barat. Sambutan Barat atas kemenangan Husni Mubarak menunjukkan bahwa Barat memang enggan kehilangan mitra utamanya itu.