Kemunafikan Amerika

Oleh: Paul Craig Roberts

Rasa malu telah musnah dari ‘peradaban’ Barat. Penggantinya adalah kemunafikan (hypocrisy). Pada 28 September, pidato Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, bisa didengar di National Public Radio (NPR). Isinya mengutuk penggunaan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang dilakukan oleh Junta Myanmar.

Brown mendeklarasikan penolakan masyarakat Inggris terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar terhadap rakyatnya. Tetapi Brown diam seribu bahasa terhadap kekerasan pemerintah Inggris yang dilakukan terhadap masyarakat Irak dan Afganistan.

George W. Bush juga melancarkan kecaman ketika dia mengatakan, “Dunia sedang mengawasi rakyat Myanmar yang sedang turun ke jalan untuk meminta kebebasan mereka, dan rakyat Amerika akan berdiri untuk memberikan solidaritas bagi orang-orang yang berani ini.”

Bush dan Brown tidak memiliki simpati yang sama bagi orang-orang Irak dan Afganistan. Baik Bush dan Brown tidak menunjukkan solidaritas terhadap orang-orang yang berjuang merebut kebebasan mereka dari penguasaan asing oleh militer Amerika dan Inggris. Padahal, Bush dan Brown, sebagai “panglima perang”, berada di garis depan pembunuhan itu yang menjadikan Junta Myanmar tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka.

Mengapa balatentara Inggris dikirim untuk membunuhi rakyat Irak dan Afganistan? Peristiwa 11 September tidak ada kaitannya dengan apa pun yang dilakukan oleh Inggris. Tidak diragukan lagi bahwasanya Tony Blair yang korup telah dibayar untuk menjerumuskan rakyat Inggris ke dalam perang Timur Tengah Bush demi hegemoni Amerika/Israel, tetapi Brown tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penggunaan militer Inggris sebagai tentara bayaran oleh Bush.

Penyiar NPR juga mendukung rakyat Myanmar, tetapi mereka, sedikit sekali menunjukkan rasa terganggu terhadap perang lima tahun Bush, yang sekarang kita ketahui didasarkan atas kebohongan. Al-Qaidah bukan Taliban, dan Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Tidak ada negara yang menjadi ancaman Amerika. Sekarang yang kita ketahui adalah, mengapa media masih memberikan Bush dan Brown gerbang bebas untuk menggunakan kekerasan terhadap rakyat Irak dan Afganistan?

Singkatnya, apa perbedaan antara Bush dan Brown di satu sisi dan pemerintah berdarah Myanmar di sisi lain? Bush dan Brown sama-sama lebih buruk. Mereka berlagak seolah-olah seorang demokrat yang memperhatikan apa yang dinginkan rakyatnya. Pemerintah Myamnar tidak berlagak apa pun selain sebagai sosok diktator militer. Lebih-lebih, pemerintah Myanmar ‘lebih bersih’ karena mereka tidak melakukan tindakan-tindakan agresi terbuka—kejahatan perang dengan standar Nuremberg—dengan melakukan invasi kepada negara-negara lain dan mencoba menguasai mereka.

Terlepas dari semua pembunuhan yang dilakukan Bush, dia masih haus lebih banyak darah lagi. Iran, selanjutnya, berada dalam lirikannya dan Israel. Semua petunjuk mengarah bahwa Bush akan menyerang Iran. Propaganda, demonisasi, dan kebohongan-kebohongan dilontarkan oleh rezim Bush dan juga oleh provokator media serta kampus, seperti presiden Colombia University, Lee Bollinger. Dua partai di Kongres berbaris di belakang rencana serangan kepada Iran. Senator Joe Lieberman bahkan mendorong Bush untuk segera maju.

Siapa yang akan menghentikan Bush dari perang dunia ketiga? Bukan wakil presidennya, bukan penasihat keamanannya, bukan menteri pertahannannya, dan juga bukan menteri luar negerinya. Bukan Kongres dan juga bukan militer AS, serta bukan pengusaha-pengusaha kucing garong. Bukan lobi Israel. Bukan juga jual dan beli dengan ‘sekutu-sekutu’. Bukan gerakan anti-perang, dan bukan rakyat Amerika. Tentunya juga bukan media.

Rakyat Amerika rela dengan kejahatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah mereka selama dijustifikasi dengan keamanan rakyat Amerika.

Kesediaan rakyat Amerika untuk membunuh orang lain muncul dari ketakutan akan keamanan mereka sebagai dampak dari peritiwa 11 September. Gerakan anti-perang tidak berdaya, karena telah menerima cerita 11/9 versi pemerintah. Melawan perang tetapi dengan menerima dalih pemerintah adalah sebuah posisi yang lemah sekali.

Rezim Bush mengetahui bahwa jika rakyat mempercayai peristiwa 11/9, maka mereka akan mempercayai apa pun. Propaganda membisukan fakta-fakta, dan rakyat Amerika akan terjerumus ke dalam kesalahan beruntun. Para pembajak 11/9 semua datang dari negara yang sama, negara yang menjadi sekutu AS, terutama Saudi Arabia, tetapi rakyat Amerika percaya kebohongan pemerintah bahwa Afganistan, Irak, Iran, dan Syiria yang bertanggung jawab. Rakyat Amerika percaya bahwa tanpa ada ‘perubahan rezim’ di negara-negara tersebut, maka negara superpower Amerika akan tetap tidak berdaya di hadapan kaum Muslim yang bersenjata dengan sekotak pisau cutter itu.

Rakyat Amerika telah dicuci otaknya untuk mempercayai bahwa Muslim membenci mereka karena ‘kebebasan dan demokrasi’ mereka, sementara dalam kenyataannya masalahnya adalah pada kebijakan luar negeri pemerintah AS yang amoral dan turut campur dalam masalah-masalah internal negara-negara Muslim. Pesan Bush kepada negara Timur Tengah adalah jelas: menjadi negara boneka atau akan dihancurkan.

Sejalan dengan itu, demi menjaga demokrasi dan kebebasan sipil tetap berada pada jalan yang menjamin keamanan rakyat Amerika, maka Bush telah menanggalkan habeas corpus, proses pra-peradilan, hak untuk legal untuk didampingi penasehat hukum, dan pemisahan kekuasan yang dimandatkan oleh konstitusi. Jika tidak melakuksan semuai ini, Bush mengatakan, kita akan kalah dalam ‘perang melawan teror’.

Bush mengatakan bahwa dia telah menjadikan orang-orang Amerika aman dengan mencabut mereka dari berbagai halangan konstitusional ini bagi keamanan mereka. Dan ketika bom-bom Amerika jatuh di Iran dan Syiria, maka kedua negara itu juga akan aman dan demokratis, seperti halnya Irak dan Afganistan.

Untuk mengantarkan masyarakat Amerika kepada kesimpulan ini, Bush telah menjerumuskan Amerika Serikat kepada sebuah keadaan nalar dan moralitas manusia yang murahan.

Kekuatan Militer AS di Timur Tengah

Saat Irak telah berhasil membentuk pemerintahan baru hasil pemilihan umum yang pertama kali diadakan secara demokratis di negara itu, AS masih bersikap layaknya penjajah. Baru-baru ini AS kembali menegaskan rencananya untuk membangun pangkalan militer permanen di Irak. Padahal tak lama sebelumnya, para perwira tinggi AS mengatakan bahwa kehadiran militer asing di Irak hanya bersifat sementara, karena pasukan koalisi akan meninggalkan Irak setelah kondisi negara ini kembali normal.

 

Kini, setelah segala sesuatunya tersedia dan pemerintah Irak siap mengambil alih semua tanggung jawab atas negeri ini, terungkaplah niat Washington yang asli. AS menyatakan akan membangun pangkalan militer tetap di empat kawasan Irak, yaitu Arbil, Mosul, Al-Anbar dan Irak selatan. Hal ini jelas bertentangan dengan rencana AS semula. Sebagaimana diketahui, setelah rezim Saddam Hossein terguling, AS membuka 106 pangkalan militer besar dan kecil di kawasan Irak. Rencananya, 102 pangkalan militer ini akan diserahkan kepada pemerintah Irak secara bertahap. Jenderal John Abi Zeid bahkan pernah berjanji akan mengurangi jumlah tentara AS sampai setengahnya pada tahun depan. Namun agaknya, janji perwira AS itu hanya tinggal janji belaka.

 

Dalam dua dekade terakhir, Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, telah mengajukan prakarsa perombakan militer kepada Kongres. Berdasarkan prakarsa ini, lebih dari 50 pangkalan militer AS di dalam dan luar negeri akan ditutup, sementara sebagian lainnya akan dibenahi. Prakarsa ini juga mengusulkan penghentian proyek produksi peralatan perang berat, semisal pembuatan kapal selam yang dilengkapi senjata nuklir dan jet-jet tempur. Para teoretis militer AS berharap dengan dijalankannya program ini, AS menghemat belanja pertahanan dan dapat membangun pangkalan-pangkalan militer yang baru di Timur Tengah dan memberikan pelatihan kepada pasukan khusus anti terorisme.

 

Pasca peristiwa 11 September, AS mencurahkan perhatiannya untuk menguatkan posisi militernya di Timur Tengah. Pengurangan jumlah tentara AS di Jerman dan Korea Selatan bisa dilihat dari kacamata ini.Militer AS pertama kali menjejakkan kaki di Timur Tengah pada perang Teluk pertama tahun 1991. Saat itu alasan yang dipakai oleh Washington adalah untuk mengusir Irak dari Kuwait. Sekitar 600 ribu tentara dari berbagai negara yang tergabung dalam pasukan multinasional yang dipimpin oleh AS, ditempatkan di sejumlan pangkalan militer di Arab Saudi dan beberapa negara Arab di Teluk Persia. Usai perang, kehadiran militer AS di negara-negara itu telah menyulut sentimen anti AS.

 

Penentangan terhadap AS yang kian memuncak di Arab Saudi memaksa AS untuk tidak menggunakan pangkalan militernya di negara itu dalam menyerang Irak pada Perang Teluk kedua tahun 2003. AS memilih untuk mengalihkan pangkalan militernya dari Arab Saudi ke Qatar. Apalagi, hubungan AS dan Arab Saudi pasca 11 September memang relatif menurun, sehingga AS tidak lagi bisa menjadikan negara Arab ini sebagai pangkalan utamanya di kawasan Timur Tengah. Kini dengan menduduki Irak, para teoretis menilai, militer AS memperoleh kesempatan untuk memindahkan pangkalan militernya dari Arab Saudi, Qatar dan Bahrain ke Irak.

 

Irak berbeda dengan Arab Saudi yang sangat sensitif bagi umat Islam karena keberadaan Mekah dan Madinah di sana. Selain itu, secara geografis, Irak juga lebih strategis dibanding Qatar dan Bahrain. Sebab, Irak bertetangga dengan Iran, Suriah, dan dekat dengan perbatasan Israel alias Palestina Pendudukan. Karenanya, Irak cukup strategis secara militer. Para pengamat memperkirakan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, AS akan memindahkan seluruh kekuatannya di kawasan ke tempat yang strategis ini. Selain itu, Washington sangat mengkhawatirkan kebencian umat Islam dan rakyat di negara-negara Arab terhadap AS yang terus meningkat.

 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dunia menyaksikan pemindahan militer AS dari jantung Eropa dan Asia timur ke kawasan yang lebih dekat dengan Timur Tengah. Pemerintah Bush berencana menutup sebagian pangkalan militernya di Jerman dan memindahkan tentaranya ke negara-negara semisal Bulgaria atau Rumania yang relatif lebih dekat ke kawasan Timur Tengah. Seiring dengan itu, ada upaya untuk mengganti tentara Rusia yang berada di Georgia dengan tentara AS atau tentara negara-negara anggota NATO.

 

Dalam kondisi seperti ini, penguasaan militer AS terhadap kawasan Kaukasus dan utara Timur Tengah akan semakin meluas. Hal ini menyebabkan pangkalan militer AS di Turki menjadi semakin bernilai strategis. Untuk itu, pemerintah Washington sedang sibuk bernegosiasi dengan Ankara untuk meminta pesetujuan negara itu menjadikan pangkalan militer Angerlik di Turki menjadi pusat logistik AS di Timur Tengah. Washington berharap, bila Ankara menyetujui proyek ini, tentara AS bisa bebas keluar masuk dari Turki ke Irak atau Afganistan.

 

Terakhir, di Afganistan pun, AS memiliki rencana untuk mendirikan pangkalan militer permanen di negara itu. Pada awalnya, pemerintah Hamid Karzai menolak rencana ini. Namun, setelah Washington melakukan tekanan keras, kini kelihatannya keinginan Washington itu tidak lagi mendapat halangan dari pemerintah Kabul. Bush menyatakan, tujuannya untuk terus mempertahankan kehadiran pasukan AS di Afganistan adalah untuk melawan terorisme. Sementara itu, para pengamat militer menilai bahwa kehadiran pasukan AS di Afganistan hanya akan meningkatkan sikap anti AS di Timur Tengah dan akibatnya, kestabilan politik tidak akan pernah terwujud di kawasan.

 

Sebagai kesimpulan, selama tentara AS masih terus bercokol di negara-negara Islam, mulai dari Kirgizistan, Uzbekistan, hingga Arab Saudi dan Qatar, berbagai aksi-aksi bersenjata menentang kehadiran AS akan terus muncul di kewasan itu dan yang menjadi korbannya adalah rakyat sipil dan tentara AS sendiri. Hingga kini, minimalnya 446 ribu tentara AS bercokol di 725 pangkalan militer di 38 negara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa alih-alih menciptakan keamanan di kawasan tempatnya berada, kehadiran tentara AS itu hanya menimbulkan pertumpahan darah dan ketidaktenteraman di berbagai penjuru dunia.