Terpilih Kembalinya Husni Mubarak Sebagai Presiden Mesir

Pada tanggal 7 September lalu, untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum kepresidenan yang diikuti oleh multi kandidat di Mesir. Dalam pemilu ini, Presiden Husni Mubarak yang berkuasa di Mesir sejak tahun 1981, dinyatakan menang dengan meraih suara 88,5 persen suara. Dengan demikian, presiden berusia 77 tahun itu berhak melanjutkan masa kekuasaannya di Mesir hingga enam tahun mendatang.

Poin paling mencolok dalam pelaksanaan pemilu kepresidenan di Mesir baru-baru ini adalah rendahnya keikutsertaan rakyat. Persentase keikutsertaan warga Mesir dalam pemilu kepresidenan tersebut sangat rendah, yaitu hanya 23 persen menurut data resmi pemerintah atau 15-18 persen menurut data tidak resmi. Sambutan dingin rakyat Mesir terhadap pemilu ini telah menyebbakan kelompok oposisi mempertanyakan legalitas hasil pemilu tersebut. Bahkan, Iman Nur, saingan utama Husni Mubarak dalam pemilu ini menuduh hasil pemilu telah direkayasa dan menuntut dilakukannya pemilu ulang.

Selama enam bulan terakhir, telah terjadi tarnsformasi politik yang cukup panas di Mesir, yang memperlihatkan peningkatan gelombang penentangan dari berbagai sayap politik di Mesir. Kondisi ini ditambah pula oleh tekanan yang diberikan pemerintah AS terhadap Mesir. Dibatalkannya vonis-vonis pengadilan militer dan dibentuknya badan semi pemerintah HAM, serta sensitivitas yang ditunjukkan pemerintah Mesir terhadap topik-topik reformasi, semua menunjukkan adanya gelombang untuk melakukan perubahan di Mesir. Dalam kondisi seperti itu pula, muncul Faksi Al Kifaya yang secara tegas menyuarakan penentangan atas berlanjutnya masa kepresidenan Husni Mubarak.

Memanasnya gelombang pro-reformasi membuat pemerintahan Husni Mubarak terpaksa menyetujui tuntutan kaum oposisi, antara lain mengubah UU pemilihan presiden. Sebelumnya, berdasarkan pasal 76 UUD Mesir, pemilihan presiden dimulai dengan pencalonan kandidat oleh parlemen, dan kandidat yang diajukan parlemen inilah yang akan maju dalam referendum. Artinya, rakyat memberikan suara “ya” atau “tidak” terhadap kandidat tunggal yang ditunjuk oleh parlemen itu.

Setelah dilakukan amandemen UUD pada musim semi tahun ini, presiden akan dipilih rakyat Mesir secara langsung melalui pemilihan umum. Namun, masih ada syarat yang ditetapkan bagi seorang kandidat untuk bisa maju ke pemilu, yaitu dia harus mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota parlemen dan dewan kota. Selain itu, hanya pemimpin sebuah partai yang bisa mengajukan diri sebagai kandidat dalam pemilu ini. Amandemen ini disepakati oleh anggota parlemen Mesir namun disepakati pula bahwa untuk pemilu periode pertama ini, semua syarat yang ditetapkan itu akan diabaikan sehingga setiap pemimpin partai berhak mendaftarkan diri sebagai kandidat presiden.

Amandemen UUD Mesir ini kemudian diajukan ke dalam referendum tanggal 15 Juli namun referendum ini hanya diikuti oleh 10 persen warga yang memiliki hak pilih. Dalam proses ini, sempat terjadi bentrokan antara para pendukung Partai Nasional Demokratik yang berkuasa di Mesir dengan para oposan. Itulah sebabnya, partai-partai oposan menuntut agar dilakukan pengawasan internasional terhadap pelaksanaan pemilu kepresidenan. Namun, pemerintah mengabaikan tuntutan ini dan pemilu pertama di Mesir itu dilangsungkan tanpa ada pengawas internasional.

Dalam pemilu ini, Ayman Nour dan Noaman Gooma, masing-masing dari Partai Al-Ghad dan Partai Wafd, merupakan dua saingan utama Husni Mubarak. Mereka harus bertarung di tengah monopoli yang dilakukan oleh pemerintah dalam masalah kampanye. Radio, televisi, dan media cetak pemerintah Mesir sangat berpihak dalam mengkampanyekan Husni Mubarak dan hal ini menjadi sumber kritikan pihak oposisi.

Dalam kampanye itu, para kandidat menyuarakan janji-janji yang hampir sama, yaitu janji reformasi ekonomi, perhatian kepada masalah pengangguran, peningkatan penghasilan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, dengan melihat pada proses politik beberapa bulan terakhir ini, termasuk di antaranya kampanye yang tidak seimbang, sangat mudah diprediksi bahwa Husni Mubarak akan berhasil memenangkan pemilu tersebut.

Oleh karena itu, poin penting yang sangat mendasar untuk dibahas adalah sangat rendahnya keikutsertaan rakyat dalam pemilu ini. Sebagian pengamat politik menilai bahwa rendahnya partisipasi rakyat Mesir dalam pemilu ini menunjukkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Mesir sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan bel tanda bahaya bagi Husni Mubarak yang untuk kelima kalinya menjabat sebagai presiden di Mesir. Pemerintahan Husni Mubarak harus berusaha menarik kepercayaan rakyat bila tidak ingin situasi negaranya terus memburuk. Sementara itu, sebagian pengamat politik lainnya menyatakan bahwa pemerintah Husni Mubarak masih memiliki waktu hingga pemilihan anggota parlemen bulan November mendatang untuk membuktikan kesungguhan niatnya dalam melakukan reformasi.

Poin lain yang menarik dari kemenangan Husni Mubarak adalah bahwa meskipun legalitas pemilu yang hanya diikuti oleh hanya 23 persen rakyat Mesir ini dipertanyakan di dalam negari, AS dan Eropa justru menyambut baik kemenangan Mubarak. Tanggapan Barat ini bertentangan dengan pemilu kepresidenan Iran yang meski diikuti oleh lebih dari 60 persen rakyat dan bebas dari indikasi kecurangan, justru dibalas dengan propaganda media massa Barat yang memburuk-burukkan citra demokrasi di Iran. Hal ini sekali lagi membuktikan standar ganda Barat. Sambutan Barat atas kemenangan Husni Mubarak menunjukkan bahwa Barat memang enggan kehilangan mitra utamanya itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: