Wewenang Wanita Dalam Pengadilan (Suatu Tinjauan Dari Sudut Perbedaan Gender)

oleh: Tgk. Kamil Syafruddin


Sebelum datangnya Islam keadaan wanita sangat memprihatinkan dan diperlakukan secara sangat tidak manusiawi seakan-akan mereka bukanlah manusia. Kaum Yunani kuno yang merupakan umat yang paling berbudaya dan berperadaban yang memiliki Atena sebagai kota hikmah, falsafah, kedokteran, keilmuan, memperlakukan wanita tak ubahnya seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Orang Yahudi memperlakukan wanita tak lebih dari pembantu rumah tangga, sehingga seorang ayah diperbolehkan menjual anak wanitanya yang masih kecil dan menerima imbalan -uang- dari penjualan anaknya itu. Orang Parsi sebelum islam melihat wanita merupakan sesuatu yang bisa dimonopoli, dan selalu memperlakukan mereka secara tak adil dalam segala segi kehidupan. Sedangkan wanita India merupakan wanita yang tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupannya setelah suaminya meninggal dunia, apabila suaminya meninggal maka dia pun membakarnya dan setelah itu keberadaannya tak dianggap sama sekali -wujuduha ka ‘adamiha-. Orang Arab Jahiliah menganggap wanita merupakan bagian dari harta warisan yang bisa diwarisi sebagaimana mewarisi harta. Kemudian datanglah Islam yang melepaskan wanita dari segala kedhaliman ini, memperlakukannya dengan segala keadilan, penuh kehormatan, dan mengangkat wanita ketempat yang penuh dengan kemuliaan. Islam memberikan wanita hak dalam kehidupan, warisan, pemilikan, serta pendidikan sejak 14 abad yang lalu, sedangkan barat sendiri mengakui hak-hak wanita baru pada abad ke 19.

Allah swt berfirman : { الرجال قوامون على النساء} Laki-laki merupakan orang yang bertanggungjawab atas keluarganya -anak dan istri- dan menjaga mereka dari segala gangguan dan kejahatan, dan itu bukan berarti bahwasanya islam memperlakukan wanita secara tidak adil dan lebih cenderung kepada laki-laki sebagaimana yang dituduhkan barat terhadap islam serta alasan yang mereka buat merupakan omong kosong belaka serta suatu dugaan yang tanpa dasar.

Sebagian orang meyakini bahwasanya Qadhiah (hukum) wewenang ataupun kekuasaan wanita dalam pengadilan sebagaimana yang telah diungkapkan dan dipaparkan oleh sebahagian fuqaha merupakan dalil dan bukti terhadap perbedaan antara wanita dan pria yang sangat berkembang dalam pemikiran masyarakat islam dewasa ini.

Fiqh Islami – dahulu- menolak wanita menjadi qadhi, dan hukum ini terus dipertentangkan hingga saat ini sehingga hampir tidak ada cara untuk membuka kembali pintu ijtihad baru dalam permasalahan ini. Tuduhan yang menyatakan tidak bolehnya wanita menjadi qadhi merupakan satu bukti bahwasanya Islam membedakan antara wanita dan pria merupakan suatu tuduhan yang sangat-sangat salah.

Al-Qur’an telah meletakkan asas bahwasanya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah swt : { ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف } Adapun kata “ القوامةyang telah ditetapkan Islam terhadap laki-laki atas wanita dalam penggalan Firman Allah :

{ و للرجال عليهن درجة } maksudnya adalah kepemimpinan yang tidak mengurangi kebebasan orang yang dipimpin, dan kepemimpinan merupakan satu hal yang dibutuhkan secara alami guna untuk menyatukan masyarakat dibawah satu kepemimpinan dan hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan bukan berdasarkan kepada perbedaan jenis.

Begitulah pandangan Islam terhadap wanita, dan ini merupakan suatu pengantar yang harus dipersiapkan dan diketahui sebelum kita melihat kepada hal yang lebih spesifik tentang sikap “Pemikiran Islam” dan “Fiqh Islami” tentang hukum wanita menjadi qadhi. Oleh karena itu ada beberapa point penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu :

1. Yang menjadi sumber hukum tentang wewenang wanita menjadi qadhi adalah : “Fikr Islami”, ” Araul Fiqhiyah”, “Ijtihad Fuqaha”,… dan itu semua bukanlah “Diin” yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah saw. Jadi, Al-Qur’an tidak memaparkan hukum ini sebagaimana sunah nabawiah yang juga tidak memaparkan tentang masalah ini. Karena permasalahan ini tidak pernah muncul dalam kehidupan masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw. Maka kita tidak memiliki nash-nash yang asli – yang langsung berkaitan dengan permasalahan ini – baik nash-nash yang qat’iyah dilalah dan tsubut maupun zhanniyah dilalah dan tsubut. Jadi dia merupakan hasil dari ijtihad.

2. Pendapat para fuqaha sekitar hukum wanita menjadi qadhi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ijtihad mereka, parbedaan dan perselisihan ini terus berlanjut dari generasi ke generasi tanpa ada suatu konsensus (ijma’) dari para fuqaha.

3. Kebiasaan “Adat” dalam masyarakat islam yang lalu yang mana tidak adanya wewenang bagi wanita untuk menjadi qadhi bukan berarti suatu pengharaman bagi wanita untuk menjadi qadhi. Meminta wanita untuk ikut peperangan dan masuknya mereka dalam barisan ketentaraan merupakan suatu hal yang diluar kebiasaan –tidak sesuai dengan adat- dalam masyarakat kita dan itu bukan berarti haramnya keikutsertaan wanita dalam peperangan jika memang mampu dan juga dibutuhkan. Keikutsertaan wanita dalam peperangan telah terjadi pada masa Rasul, mulai dari membantu para tentara sampai mengobati luka dan mengurus mayat para syuhada bahkan ada yang langsung ikut serta dalam peperangan di garis depan. Maka oleh karena itu “Adat” tidaklah bisa menghalalkan sesuatu dan juga tidak bisa mengharamkan sesuatu karena adat terikat dengan kebutuhan yang berbeda yang sesuai dengan keadaan dan kondisi.

4. Sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama seputar boleh dan tidaknya wanita menjadi qadhi karena adanya perbedaan dalam pengqiyasan hukum. Para fuqaha yang mengqiyaskan qadhi kepada kepala Negara dan Khilafah melarang wanita menjadi qadhi, karena adanya kesepakatan fuqaha bahwasanya syarat untuk menjadi kepala Negara ataupun Khalifah adalah laki-laki. (Mazhab Syafi’i). Sedangkan yang membolehkan wanita menjadi qadhi kecuali dalam perkara Qisash dan Hudud mengqiyaskan kepada hukum Syahadah, maka wanita dibolehkan menjadi qadhi dalam ruang lingkup yang dibolehkan syahadahnya yaitu selain dalam permasalahan qishas dan hudud. (Mazhab Hanafiah).

Adapun yang membolehkan wanita menjadi qadhi dalam setiap perkara adalah seperti Imam Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dengan mengqiyaskan kepada fatwa, yang mana umat islam telah bersepakat bahwasanya seorang wanita boleh menjadi mufti, dan mufti merupakan salah satu posisi yang sangat penting dalam islam.

5. Laki-laki -dzukurah- bukanlah satu-satunya syarat yang terdapat perbedaan pendapat para fuqaha. Para fuqaha juga berselisih pendapat tentang syarat menjadi qadhi adalah mujtahid. Mazhab Syafi’i dan sebahagian Maliki berpendapat bahwasanya syarat menjadi qadhi adalah mujtahid, sedangkan Abu Hanifah tidak mensyaratkan syarat ini.

Syarat laki-laki untuk menjadi qadhi merupakan salah satu syarat yang terjadinya perselisihan para fuqaha, yang mana sebahagiaan mensyaratkannya secara mutlak dan sebahagian yang lain menolaknya secara mutlak pula. Maka dalam hal ini tidak adanya konsensus “fikr Fiqh” sebagaimana tidak adanya nash-nash yang melarang dan mengikat ijtihad para mujtahid, yang mana maksud dan tujuan dari pensyariatan hukum adalah menciptakan dan merealisasikan kemashlahatan umat, apabila ada kemampuan dan kecakapan untuk menegakkan keadilan antara orang yang berselisih maka dia boleh menjadi qadhi, karena mampu dan bisa menegakkan keadilan antara orang yang berselih merupakan syarat pokok untuk menjadi qadhi.

Sebahagian para fuqaha yang mensyaratkan “dhukurah” untuk menjadi qadhi dengan mengqiyaskan hukum kepada Khalifah – kepala Negara- berhujjah dengan sebahagian hadits yang tidak ada hubungannya antara maksud hadits tersebut dengan naiknya wanita menjadi qadhi. Jadi, manakala kita kembali kepada sumber sunnah nabawiyah sebagai hukum kita harus mengambil secara keseluruhan mulai dari hubungan perkataannya sampai keadaan dan sebab-sebab turunnya hadits tersebut (asbabul wurud) sehingga kita mengetahuinya dengan yakin dan benar.

Jadi sama saja apakah kita melihat qadhiah ini dalam ruang lingkup pandangan islam terhadap permasalahan ini melalui fiqh islami yang terjadinya perselisihan pendapat para fuqaha ataupun melalui keabsahan nash-nash fiqh yang disebutkan oleh sebahagian yang lain seputar permasalahan ini, maka kita akan mendapatkan bahwasanya permasalahan tentang wewenang wanita untuk menjadi qadhi merupakan satu permasalahan yang berdasarkan perbedaan -khilaf- dan ijtihad.

Qadhi merupakan orang yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang saling berselisih serta menghentikan permusuhan antara mereka, dan ini merupakan salah satu kewajiban dan tugas yang sangat penting dan berat sehingga benar-benar membutuhkan sosok yang tangguh dan mempunyai keahlian dan kemampuan supaya proses pengadilan antara sesama manusia dapat dilaksanakan dengan adil dan bijaksana. Rasulullah telah mewaspadai dan mengingati bahwasanya menjadi seorang qadhi merupakan suatu perbuatan yang sangat berat, sehingga Beliau bersabda :

القضاة ثلاثة : إثنان فى النار و واحد فى الجنة : رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة. و رجل قضى بين الناس بالجهل فهو فى النار, ورجل عرف الحق فجار فهو فى النار.

Maka kewajiban Qadhi merupakan salah satu kewajiban yang sangat berat dan menurut kebiasaannya tidaklah pantas bagi seorang wanita untuk memangku jabatan ini karena wanita itu memiliki hati yang lemah dan lebih berperasaan serta sentimental sehingga ditakutkan ketika berada dalam permasalahan yang sangat rumit dan harus mengesampingkan semua ini untuk menegakkan keadilan mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka oleh karena itu sebahagian besar para fuqaha tidak membolehkan wanita untuk mamangku jabatan ini walaupun ada fuqaha yang membolehkannya -Hanafiah- yang mana mereka tidak mensyaratkan laki-laki -dhukurah- sebagai syarat untuk menjadi qadhi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Untuk yang terakhir sekali kami mengatakan bahwasanya jabatan Qadhi merupakan jabatan yang sangat licin dan penuh dengan duri jadi para wanita janganlah berjalan ketempat yang licin agar tak jatuh dan tak tertusuk duri.

Dan mari kita mengambil hikmah dari petuah orangtua kita dahulu :

“ Padup na lee ka hakim-hakim, Asoe Jahim Uroe dudoe

Bak meuhukom hana ade yang penteng lee bungong jaroe “

“ Cak ceng di geunireng ceng bak teungoh.

Yang teupat meupalet yang sulet lheuh.

Meunyo teupat si bangsat asoe syuruga

Meunyo sulet si sayed asoe neraka “

Rujukan :

1. Al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyah

2. Syubhat Wajibat Haula Makanatil Marah, Dr.M.’imarah

3. Iftiraat ‘alal Islam wal Muslimin, Dr. Amir Abdul ‘aziz

4. ‘uzhmatul Islam, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi

5. Muhadarah Fi Fiqh Muqarin, Muqarrar Tk IV Syariah Islamiah.

6. Fiqh Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: